Langsung ke konten utama

Ancaman Kekerasan Terhadap Anak

Tribratanews.kepri.polri.go.id – Anak adalah amanah bagi orang tuanya, hatinya yang suci merupakan permata yang paling berharga. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kita penuhi kewajiban dan hak-haknya serta menjaganya dengan baik agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang berguna bagi kehidupan yang semakin keras dari zaman ke zaman. Akan tetapi, pada masa sekarang ini, banyak berita di media yang memperlihatkan bahwa anak-anak menjadi  korban dari sebuah kekerasan. Hal ini telah menjadi fenomena global yang menunjukan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak anak.

Kekerasan terhadap anak-anak baik berupa lahir ataupun bathin, adalah sebuah pelanggaran terhadap hukum yang ada di Negera kita yaitu Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, kita dapat memahami bahwa seorang anak adalah pewaris bangsa dan penerus bangsa untuk menjadikan bangsa kita ini ke arah tatanan yang lebih baik. Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa yang membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.

Untuk itu, perlu pengertian yang lebih mendalam tentang hukum yang mengatur perlindungan anak agar tidak ada lagi anak-anak yang akan menjadi korban kekerasan dari orang dewasa. Setiap orang yang melakukan tindakan pidana akan mendapatkan sanksi hukuman dengan pasal 77 tentang Undang-Undang Perindungan Anak dengan ketentuan pidana sebagai berikut :

Setiap orang yang sengaja melakukan tindakan :

  1. Diskriminasi terhadap anak yang mengkibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya atau
  2. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau pendieritaan, baik fisik, mental maupun sosial akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,-

 

Selain itu, ada sanksi pidana lain seperti yang tercantum pada pasal 80 yang isinya sebagai berikut :

  • Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp.72.000.000,-
  • Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat satu luka barat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,-
  • Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak Rp.200.000.000,-
  • Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1,ayat 2, ayat 3, apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Anak perlu dilindungi karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik atau mental maupun sosial. Karena kondisi anak yang rentan, tergantung dan berkembang, jika dibandingkan dengan orang dewasa, anak lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran dan lain sebagainya.

Diatas segalanya, kondisi kehidupan anak diseluruh dunia pada saat ini ternyata tidak menjadi lebih baik. Ancaman terhadap anak pada saat ini baik ancaman fisik, mental maupun sosial ternyata lebih serius dibandingkan waktu-waktu yang lain. Secara umum anak perlu dilindungi dari keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan, kesewenang-wenangan hukum, eksploitasi (termasuk tindak kekerasan, abuse), penelantaran dan diskriminasi.

Penulis : Rexi

Editor   : Edi

Publish : Tahang



from TRIBRATANEWS POLDA KEPRI https://ift.tt/2GqlOih
via IFTTT
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Reformasi Birokrasi Polri Dalam Bingkai Kemandirian Dan Profesionalitas

Tribratanews.kepri.polri.go.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah lahir, tumbuh dan berkembang menjadi organisasi kenegaraan seiring dengan sejarah perjalanan negara Republik Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melalu berbagai macam peristiwa, yang tidak hanya menjadi bagian dari sejarah perjalanan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun juga menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia.   Salah satu bagian dari perjalanan sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut adalah pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, yang disertai dengan berbagai macam gaya kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan yang dikemukakan oleh para pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut.   Reformasi yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai suatu kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang berbentuk sebagai masyarakat...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Polda Kepri Selalu Menekan Tindak Pidana Peredaran narkoba di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

Tribratanews.kepri.polri.go.id –  Apa itu Narkoba?  Narkoba adalah obat berbahaya dan telah beredar secara populer di masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Hampir seluruh rakyat Indonesia mengetahui narkoba. Narkoba itu selalu dihindari karena berbahaya dan membuat orang kecanduan. Jika orang telah mengonsumsi narkoba, dan tiba-tiba tidak mengonsumsinya lagi, dia akan merasakan dorongan psikologis yang kuat untuk menkonsumsinya kembali. Terdapat 3 macam narkoba; narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika akan mengakibatkan perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa sakit dan bisa menimbulkan ketergantungan (adiksi). Psikotropika mengubah susunan syaraf pusat sehingga mengganggu mental, dan mengubah perilaku. Zat adiktif berbahaya bagi tubuh karena merupakan zat kimia seperti etanol, inhalansia, tembakau. Peran Polda kepri dalam Memerangi Peredaran Narkoba. Polda Kepulauan riau Selalu melaksanakan sosialisasi, mengadakan pembicaraan tentang b...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ancaman Pidana Bagi Netizen yang Berkomentar Body Shaming

Tribatanews.kepri.polri.go.id – Apakah komentar netizen yang berbau body shaming dapat dipidana? Apakah bisa dikenakan pasal penghinaan terhadap seseorang? Body shaming  adalah bentuk dari tindakan mengejek/menghina dengan mengomentari fisik (bentuk maupun ukuran tubuh) dan penampilan seseorang. Pada dasarnya penghinaan yang dilakukan melalui media sosial merupakan tindak pidana yang pelakunya dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3)  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Menjawab pertanyaan Anda, komentar berbau  body shaming  dapat dijerat dengan pasal penghinaan apabila korban merasa terhina dan melakukan aduan serta pelaku memenuhi seluruh unsur pidana dan telah melalui proses peradilan pidana. Apa ancaman pidana bagi pelaku? P...
Posting Komentar
Baca selengkapnya