Penanganan TKI Ilegal

Tribratanews.kepri.polri.go.id – Kemiskinan, tuntutan ekonomi yang mendesak, berkurangnya peluang serta penghasilan di bidang pertanian yang tidak memberikan hasil yang rutin dan adanya kesempatan untuk bekerja di bidang industri telah memberikan daya tarik yang kuat bagi tenaga kerja. Banyak perempuan Indonesia yang menguatkan diri untuk bekerja ke luar negeri dengan tawaran gaji yang relatif lebih besar. Fenomena ini menimbulkan keuntungan dan masalah tersendiri bagi Pemerintah dengan adanya tenaga kerja yang bekerja di luar negeri meskipun dapat menghasilkan devisa bagi negara.

Namun tidak sedikit kasus kekerasan yang menimpa tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Permasalahan-permasalahan yang terjadi menyangkut pengiriman TKI ke luar negeri terutama tentang ketidaksesuaian antara yang diperjanjikan dengan kenyataan, serta adanya kesewenangan pihak majikan dalam memperkerjakan TKI. Selain itu sering terjadi penangkapan dan penghukuman TKI yang dikarenakan ketidaklengkapan dokumen kerja (TKI ilegal). Hal-hal ini menimbulkan ketegangan antara Pemerintah dengan Negara tujuan TKI tersebut dan apabila di diamkan akan menimbulkan terganggunya hubungan bilateral kedua Negara.

Salah satu contoh adalah kurangnya kesadaran bahwa menjadi TKI ilegal tidak memiliki perlindungan hukum. Permasalahan ini menyebabkan banyaknya tindak kejahatan terhadap TKI seperti pelanggaran HAM, pemerkosaan, pemotongan gaji oleh majikan secara sepihak hingga berakhir pada kasus pembunuhan. Dalam hal ini, Pemerintah berkewajiban melindungi para TKI dari permasalahan-permasalahan tersebut seperti yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI yang dimana pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada TKI sebelum keberangkatan sampai pulang kembali ke Indonesia.

TKI ilegal adalah tenaga kerja indonesia yang bekerja di luar negeri namun tidak memiliki izin resmi untuk bekerja di tempat tersebut, para TKI ini tidak mengikuti prosedur dan mekanisme hukum yang ada di Indonesia dan Negara penerima. Empat kategori pekerja asing dianggap ilegal adalah :

1. Mereka yang bekerja di luar masa resmi mereka tinggal
2. Mereka yang bekerja di luar ruang lingkup aktivitas diizinkan untuk status mereka
3. Mereka yang bekerja tanpa status kependudukan izin kerja atau tanpa izin
4. Orang-orang yang memasuki Negara tujuan secara tidak sah untuk tujuan terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan atau bisnis

Agar dapat menertibkan para agen TKI ilegal, Pemerintah harus menghindari akar permasalahan sejak proses awal. Rendahnya kesempatan kerja dan tingginya pertumbuhan penduduk sebagai akibat mengendurnya berbagai kebijakan kependudukan berdampak pada meningkatnya aliran pekerja dengan pendidikan rendah ke luar negeri. Sehingga peran serta solusi dari Pemerintah sangat diperlukan dalam menangani masalah ketenagakerjaan TKI seperti membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat kecil, mengedukasi masyarakat kecil tentang bahaya dan kerugian menjadi TKI tanpa persiapan yang matang hingga menciptakan suasana kehidupan di Negara Indonesia yang lebih baik agar niat untuk bekerja di luar Negeri menjadi berkurang. Selain itu, perlu koordinasi yang lebih baik antara Perlindungan TKI (BNP2TKI) dan Kemenakertrans. Yang harus lebih fokus untuk mengungkapkan solusi dan bukan sekadar mengungkapkan masalah.

Penulis : Rexi

Editor   : Edi

Publish : Tahang

from TRIBRATANEWS POLDA KEPRI https://ift.tt/2GlZkDf
via IFTTT