Langsung ke konten utama

Peran Polri Dalam Pengawasan Pangan

Tribratanews.kepri.polri.go.id – Saat ini, tugas dan peran Kepolisian Negara RI semakin luas karena tidak hanya menjamin keamanan dan ketertiban dengan mencegah sekaligus mengatasi tindak kejahatan, Polri juga harus turut menjaga stabilitas harga pangan dari spekulasi pedagang hingga meminimalkan praktik pungutan liar terhadap publik. Polri secara perlahan telah menunjukkan capaian kinerja yang cukup baik, terutama dalam menjalankan dua peran tambahan tersebut dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pangan untuk mengungkap kartel perdagangan bahan pangan dan monopoli bahan pangan yang merugikan masyarakat.

Polri menyatakan siap mengawal stok pangan masyarakat terutama untuk kebutuhan menjelang hari-hari perayaan besar dengan melakukan antisipasi operasi dan tetap mendukung dalam hal penegakan hukum bila terdapat penyelewengan harga. Sebab potensi macet aliran bahan pangan kerap terjadi dalam proses distribusi sehingga harus ditekan melalui sejumlah operasi misalnya operasi beras yang digelar Bulog dimana Polri bertugas untuk mengawal. Kemudian akan ada pengawasan ketat di semua daerah ada satgas (satuan petugas) pangan Mabes dan satgas pangan tingkat daerah.

Satgas pangan Polri akan melakukan monitoring selama 24 jam penuh sehingga, apabila terdapat anomali harga atau ketidakwajaran harga, Satgas pun akan melakukan penyelidikan. Penyelidikan itu dilakukan untuk mengetahui penyebab lonjakan harga dan kemudian dilakukan penyelesaian agar harganya segera untuk diturunkan. Rangkaian ini merupakan salah satu upaya Polri dalam menjaga stabilitas harga sehingga masyarakat dapat merasa nyaman. Polri pun berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Bulog dan pemangku kepentingan pangan lainya untuk mencapai hal tersebut.

Sejak bertugas pada Mei 2017, Satgas Pangan Polri telah mengungkap 407 kasus terkait spekulasi pangan dengan menangkap 379 tersangka. Polri juga menjadi koordinator Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Satgas ini bertugas membasmi praktik pungli yang jamak terjadi dalam pelayanan publik. Hasilnya, selama tahun 2017, Satgas Saber Pungli melakukan 1.340 operasi tangkap tangan (OTT) dengan menangkap 2.719 orang. Dari jumlah itu, 533 OTT dilakukan kepada masyarakat, 150 operasi dilakukan kepada petugas kecamatan, 114 OTT melibatkan petugas Dinas Perhubungan, serta 109 penangkapan dilakukan kepada oknum kepolisian. Jumlah uang sekitar Rp 315 miliar menjadi barang bukti praktik pungli.

Polri juga mendapatkan sorotan pada periode September-Oktober 2017 karena beredar wacana membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sehingga sejumlah pihak seperti masyarakat sipil hingga akademisi bersikeras menentangnya. Hanya satu pihak yang mendukung pembentukan Densus Tipikor Polri, yakni DPR. Kehadiran unit kerja baru itu dikhawatirkan menjadi alat menegasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi, pembahasan Densus Tipikor dilakukan ketika Panitia Angket DPR terhadap KPK tengah gencar mencari kelemahan dan kelalaian lembaga antirasuah yang berdiri 15 tahun silam tersebut. Selain tugas-tugas yang telah disebutkan, pada tahun 2018 ini tanggung jawab Polri akan semakin besar karena menjadi tulang punggung Negara untuk menjamin kondisi keamanan pada dua agenda akbar, yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 dan Asian Games.

Penulis : Rexi

Editor   : Edi

Publish : Tahang



from TRIBRATANEWS POLDA KEPRI https://ift.tt/2IkD3lP
via IFTTT
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Reformasi Birokrasi Polri Dalam Bingkai Kemandirian Dan Profesionalitas

Tribratanews.kepri.polri.go.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah lahir, tumbuh dan berkembang menjadi organisasi kenegaraan seiring dengan sejarah perjalanan negara Republik Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melalu berbagai macam peristiwa, yang tidak hanya menjadi bagian dari sejarah perjalanan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun juga menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia.   Salah satu bagian dari perjalanan sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut adalah pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, yang disertai dengan berbagai macam gaya kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan yang dikemukakan oleh para pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut.   Reformasi yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai suatu kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang berbentuk sebagai masyarakat...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Polda Kepri Selalu Menekan Tindak Pidana Peredaran narkoba di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

Tribratanews.kepri.polri.go.id –  Apa itu Narkoba?  Narkoba adalah obat berbahaya dan telah beredar secara populer di masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Hampir seluruh rakyat Indonesia mengetahui narkoba. Narkoba itu selalu dihindari karena berbahaya dan membuat orang kecanduan. Jika orang telah mengonsumsi narkoba, dan tiba-tiba tidak mengonsumsinya lagi, dia akan merasakan dorongan psikologis yang kuat untuk menkonsumsinya kembali. Terdapat 3 macam narkoba; narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika akan mengakibatkan perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa sakit dan bisa menimbulkan ketergantungan (adiksi). Psikotropika mengubah susunan syaraf pusat sehingga mengganggu mental, dan mengubah perilaku. Zat adiktif berbahaya bagi tubuh karena merupakan zat kimia seperti etanol, inhalansia, tembakau. Peran Polda kepri dalam Memerangi Peredaran Narkoba. Polda Kepulauan riau Selalu melaksanakan sosialisasi, mengadakan pembicaraan tentang b...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ancaman Pidana Bagi Netizen yang Berkomentar Body Shaming

Tribatanews.kepri.polri.go.id – Apakah komentar netizen yang berbau body shaming dapat dipidana? Apakah bisa dikenakan pasal penghinaan terhadap seseorang? Body shaming  adalah bentuk dari tindakan mengejek/menghina dengan mengomentari fisik (bentuk maupun ukuran tubuh) dan penampilan seseorang. Pada dasarnya penghinaan yang dilakukan melalui media sosial merupakan tindak pidana yang pelakunya dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3)  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Menjawab pertanyaan Anda, komentar berbau  body shaming  dapat dijerat dengan pasal penghinaan apabila korban merasa terhina dan melakukan aduan serta pelaku memenuhi seluruh unsur pidana dan telah melalui proses peradilan pidana. Apa ancaman pidana bagi pelaku? P...
Posting Komentar
Baca selengkapnya