Langsung ke konten utama

Utamakan Selalu Keselamatan

Tribratanews.kepri.polri.go.id – Dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang dibuat dan diambil oleh Polri untuk mengatasi permasalahan kecelakaan dan fatalitas terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas tersebut, Polri melaksanakan program-program sebagai perwujudan implementasi dari tugas, fungsi dan peran Polri dalam melaksanakan kebijakan yang tela diambilnya. Program-program nyata yang dilaksanakan oleh Polri meliputi :

Manajemen Keselamatan, dibagi menjadi:

a. Program & Rencana Aksi Umum Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas Kepolisian.

Dalam program dan Rencana aksi umum manajemen dan rekayasa lalulintas Kepolisian. Poliri menerapkan sistem seperti Menentukan Mekanisme Proses, Pengumpulan dan Pengelolahan Data (Kecelakaan, Pelanggaran, kendaraan bermotor, SIM, Trouble Spots & Black Spots); Melaksanakan Identifikasi Kendaraan bermotor dan Pengemudi; Melaksanakan Kajian (Penyelidikan dan penyidikan Laka Lantas, Trouble Spots dan Black Spots); Pengembangan Sistem Data Base & Manajemen data Kecelakaan Lalu Lintas, Pelanggaran, Ranmor & SIM melalui NTMC, RTMC, TMC, dan IRSMS-2; Menyusun program-program penegakan hukum.

b. Program & Rencana Aksi Umum Manajemen Operasional Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepolisian.

  1. Penanganan Trouble Spots & Black Spots Kepolisian; dengan Melaksanakan Identifikasi & Mapping pada daerah-daerah rawan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Menyusun Guidelines Penanganan & Tindakan Kepolisian di dalam ruang Lalu Lintas dan Menyusun Program Penegakkan Hukum.
  2. Penerapan Standar Kelaikan Jalan Ranmor dengan Melaksanakan Identifikasi Kelaikan Jalan Ranmor pada saat registrasi (pendaftaran baru, perubahan, penggantian (modifikasi), perpanjangan & Mutasi) dan Kelaikan Jalan Ranmor di Jalan. Menyusun Transport Security & Safety Guidelines; Menyusun skala prioritas tindakkan (preemptive, preventive & repressive) Laik Jalan kendaraan bermotor.
  3. Penerapan Standar Kelaikan Prasarana, Perlengkapan & Fasiltas Jalan dengan Menyusun Skala Prioritas Program Penanganan Trouble Spots & Black Spot Menyusun Rekomendasi Penanganan Trouble Spots & Black Spots Bagi Instansi Terkait.
  4. Penerapan Standar Kelaikan Pengemudi & Pengguna Jalan Lainnya dengan Melaksanakan Identifikasi Kelaikan Pengemudi & Demerit System; Menyusun Tingkat Perbaikan & Peningkatan Kwalitas Sistem Aplikasi SIM; Menyusun Program DikMas Lantas & Edukasi Tata Cara berlalu lintas; dan Menyusun Skala Prioritas Tindakkan (preemptive, preventive & repressive) Kelaikan Pengemudi & Pengguna jalan lainnya.
  5. Penerapan Standar Kelaikan Lingkungan/Ruang Lalu Lintas; dengan Melaksanakan Identifikasi Kelaikan Lingkungan/Ruang Lalu Lintas; Menyusun Highway Code; Menyusun Rekomendasi Bagi Instansi Terkait; Menyusun Tindakan Penegakkan Hukum Operasional LLAJ Kepolisian.
  6. Pembangunan Pusdalsisinfokom LLAJ Korlantas Polri, Polda & Polres.
  7. Program & Rencana Aksi Umum Road Safety Partnership

Demikian menejemen keselamatan Polri untuk menurunkan dan mencegah tingginya kecelakaan di Indonesia.

Penulis : Gilang
Editor : Edi
Publish : Tahang



from TRIBRATANEWS POLDA KEPRI https://ift.tt/2E8UlzN
via IFTTT
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Reformasi Birokrasi Polri Dalam Bingkai Kemandirian Dan Profesionalitas

Tribratanews.kepri.polri.go.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah lahir, tumbuh dan berkembang menjadi organisasi kenegaraan seiring dengan sejarah perjalanan negara Republik Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melalu berbagai macam peristiwa, yang tidak hanya menjadi bagian dari sejarah perjalanan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun juga menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia.   Salah satu bagian dari perjalanan sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut adalah pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, yang disertai dengan berbagai macam gaya kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan yang dikemukakan oleh para pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut.   Reformasi yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai suatu kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang berbentuk sebagai masyarakat...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Polda Kepri Selalu Menekan Tindak Pidana Peredaran narkoba di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

Tribratanews.kepri.polri.go.id –  Apa itu Narkoba?  Narkoba adalah obat berbahaya dan telah beredar secara populer di masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Hampir seluruh rakyat Indonesia mengetahui narkoba. Narkoba itu selalu dihindari karena berbahaya dan membuat orang kecanduan. Jika orang telah mengonsumsi narkoba, dan tiba-tiba tidak mengonsumsinya lagi, dia akan merasakan dorongan psikologis yang kuat untuk menkonsumsinya kembali. Terdapat 3 macam narkoba; narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika akan mengakibatkan perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa sakit dan bisa menimbulkan ketergantungan (adiksi). Psikotropika mengubah susunan syaraf pusat sehingga mengganggu mental, dan mengubah perilaku. Zat adiktif berbahaya bagi tubuh karena merupakan zat kimia seperti etanol, inhalansia, tembakau. Peran Polda kepri dalam Memerangi Peredaran Narkoba. Polda Kepulauan riau Selalu melaksanakan sosialisasi, mengadakan pembicaraan tentang b...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ancaman Pidana Bagi Netizen yang Berkomentar Body Shaming

Tribatanews.kepri.polri.go.id – Apakah komentar netizen yang berbau body shaming dapat dipidana? Apakah bisa dikenakan pasal penghinaan terhadap seseorang? Body shaming  adalah bentuk dari tindakan mengejek/menghina dengan mengomentari fisik (bentuk maupun ukuran tubuh) dan penampilan seseorang. Pada dasarnya penghinaan yang dilakukan melalui media sosial merupakan tindak pidana yang pelakunya dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3)  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Menjawab pertanyaan Anda, komentar berbau  body shaming  dapat dijerat dengan pasal penghinaan apabila korban merasa terhina dan melakukan aduan serta pelaku memenuhi seluruh unsur pidana dan telah melalui proses peradilan pidana. Apa ancaman pidana bagi pelaku? P...
Posting Komentar
Baca selengkapnya