Langsung ke konten utama

Jenis – Jenis Pidana Dan Uraiannya Dalam Pungut Hitung Suara Poin 9 – 17

Tribratanews.kepri.polri.go.id – Berikut dibawah ini Jenis – Jenis Pidana Dan Uraiannya Dalam Pungut Hitung Suara Poin 9 – 17 :

  • Rusak Atau Hilangnya Ba Pungut Hitung Suara Dan/ Atau Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Pasal 504, 505, 535)
  • Setiap orang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya ba pungut hitung suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 389 ayat (4)disimpan sebagai dokumen negara (pasal 504)
  • Anggota kpu, kpu provinsi, kpu kabupaten/kota, ppk, dan pps
  • Karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya ba rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (pasal 505)
  • Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara Dan/atau sertilikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 398 ayat (4) (pasal 535)
  • Tidak Memberikan Salinan Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Kpd Saksi Peserta Pemilu (Pasal 506)

Setiap anggota kpps/kppsln sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas tps/ panwaslu ln, pps/ppln, dan ppk melalui pps sebagaimana dimaksud dalam pasal 390 ayat (2) dan ayat (3) è kewajiban memberikan 1 eksemplar

  • Merusak, Mengganggu, Atau Mendistorsi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Pasal 536)

Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu

  • Penyerahan Kotak Suara Tidak Diawasi (Pasal 507)

Setiap panwaslu kelurahan/desa tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari pps kepada ppk dan tidak melaporkan kepada panwaslu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 390 Ayat (6) (pasal 507 (1)) setiap panwaslu kecamatan tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari ppk kepada kpu kabupaten/kota dan tidak melaporkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bawaslu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 390 ayat (7) (pasal 507 (2))

  • Tidak Menjaga, Amankan Kotak Suara (Pasal 537)

Setiap anggota kppfi/kppsln yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada pps atau kepada ppln bagi kppstln pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 390 ayat (4) dan ayat (5)

  • Tidak Menyerahkan Kotak Suara Tersegel (Pasal 538, 539)
  • Pps yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu di tingkat pps sebagaimana dimaksud dalam pasal 393 kepada ppk (pasal 538)
  • Ppk yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu di tingkat ppk sebagaimana dimaksud dalam pasal 396 kepada kpu kabupaten/ kota (pasal 539)
  • Hilang/Rubah Ba Rekapitulasi (Pasal 551)

Anggota kpu, kpu provinsi, kpu kabupaten/kota, ppk, dan/atau pps yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

  • Tidak Mengumumkan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Pasal 508)

Setiap anggota pps tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh tps di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 391 è menempelkan salinan tersebut di tempat umum

  • Money Politik (Pasal 515, 523)
  • Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, (pasal 515)

Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu (pasal 523 (3))

Penulis         : Rexi

Editor           : Edi

Publisher     : Tahang



from TRIBRATANEWS POLDA KEPRI https://ift.tt/2Q745Bh
via IFTTT
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Reformasi Birokrasi Polri Dalam Bingkai Kemandirian Dan Profesionalitas

Tribratanews.kepri.polri.go.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah lahir, tumbuh dan berkembang menjadi organisasi kenegaraan seiring dengan sejarah perjalanan negara Republik Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melalu berbagai macam peristiwa, yang tidak hanya menjadi bagian dari sejarah perjalanan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun juga menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia.   Salah satu bagian dari perjalanan sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut adalah pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, yang disertai dengan berbagai macam gaya kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan yang dikemukakan oleh para pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut.   Reformasi yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai suatu kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang berbentuk sebagai masyarakat...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Polda Kepri Selalu Menekan Tindak Pidana Peredaran narkoba di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

Tribratanews.kepri.polri.go.id –  Apa itu Narkoba?  Narkoba adalah obat berbahaya dan telah beredar secara populer di masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Hampir seluruh rakyat Indonesia mengetahui narkoba. Narkoba itu selalu dihindari karena berbahaya dan membuat orang kecanduan. Jika orang telah mengonsumsi narkoba, dan tiba-tiba tidak mengonsumsinya lagi, dia akan merasakan dorongan psikologis yang kuat untuk menkonsumsinya kembali. Terdapat 3 macam narkoba; narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika akan mengakibatkan perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa sakit dan bisa menimbulkan ketergantungan (adiksi). Psikotropika mengubah susunan syaraf pusat sehingga mengganggu mental, dan mengubah perilaku. Zat adiktif berbahaya bagi tubuh karena merupakan zat kimia seperti etanol, inhalansia, tembakau. Peran Polda kepri dalam Memerangi Peredaran Narkoba. Polda Kepulauan riau Selalu melaksanakan sosialisasi, mengadakan pembicaraan tentang b...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ancaman Pidana Bagi Netizen yang Berkomentar Body Shaming

Tribatanews.kepri.polri.go.id – Apakah komentar netizen yang berbau body shaming dapat dipidana? Apakah bisa dikenakan pasal penghinaan terhadap seseorang? Body shaming  adalah bentuk dari tindakan mengejek/menghina dengan mengomentari fisik (bentuk maupun ukuran tubuh) dan penampilan seseorang. Pada dasarnya penghinaan yang dilakukan melalui media sosial merupakan tindak pidana yang pelakunya dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3)  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Menjawab pertanyaan Anda, komentar berbau  body shaming  dapat dijerat dengan pasal penghinaan apabila korban merasa terhina dan melakukan aduan serta pelaku memenuhi seluruh unsur pidana dan telah melalui proses peradilan pidana. Apa ancaman pidana bagi pelaku? P...
Posting Komentar
Baca selengkapnya