Landasan Hukum Penanganan Konflik Sosial di Indonesia

Tribratanews.kepri.polri.go.id – Konflik sosial yang berdampak besar pada masalah kemanusiaan menjadikan konflik sosial sebagai salah satu dari jenis-jenis pelanggaran HAM. Sebagai Negara yang kaya akan suku, agama dan budaya membuat Indonesia dikenal sebagai Negara demokrasi dengan tingkat toleransi yang tinggi. Namun, maraknya konflik sosial yang terjadi menunjukkan bahwa fungsi toleransi tidak berjalan dan ada yang salah dengan cara kita merawat kekayaan itu sebagai kekuatan.

Salah satu upaya mencegah terjadinya konflik sosial adalah dengan cara merawat kemajemukan bangsa Indonesia yang dimiliki melalui dibumikannya kembali 4 Pilar Bangsa Indonesia, yaitu :

• Menjaga keutuhan NKRI
• Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila;
• Menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasar pada UUD 1945; (baca : Manfaat UUD Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Warga Negara serta Bangsa dan Negaradan Peran Konstitusi dalam Negara Demokrasi)
• Mempererat rasa persatuan sebagai bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika

Guna menangani konflik sosial yang terjadi di Indonesia disahkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Adapun hal-hal yang diatur dalam PP ini adalah sebagai berikut :

• Upaya pencegahan konflik;
• Berbagai tindakan darurat yang diperlukan guna menyelamatkan dan melindungi korban;
• Penggunaan kekuatan TNI sebagai bantuan; (baca : Tugas dan Fungsi TNI-Polri)
• Pemulihan paska konflik;
• Partisipasi masyarakat dalam penanganan konflik, dan
• Dilakukannya monitoring dan evaluasi.

Peraturan Pemerintah ini merupakan landasan hukum bagi pemerintah dalam menangani konflik sosial dengan tujuan :

• Terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
• Terpeliharanya kehidupan bermasyarakat yang damai dan harmonis;
• Ditingkatkannya rasa tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
• Terpeliharanya keberlangsungan fungsi pemerintahan;
• Terlindunginya jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
• Terlindunginya dan terpenuhinya hak korban;
• Pemulihan kondisi fisik dan mental masyarakat;
• Pemulihan sarana dan prasarana umum.

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial diharapkan penanganan konflik sosial akan lebih baik karena melibatkan berbagai pihak. Hal ini juga menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi hak dan kewajiban warga negara.

 

Penulis         : Rexi

Editor           : Edi

Publisher     : Tahang

from TRIBRATANEWS POLDA KEPRI https://ift.tt/2OhvBdE
via IFTTT