Langsung ke konten utama

Pengertian Kampanye Dan Larangan Pada Masa Tenang

Tribratanews.kepri.polri.go.id – Haloo sobat Humas.. Berikut Pengertian Kampanye Dan Larangan Pada Masa Tenang.

Arti Kampanye Pasal 1 Ke-35

  • Kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu
  • Meyakinkan pemilih
  • Menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu  alternatif

 

Waktu Kampanye Pasal 276 (1)

Kampanye dilaks sejak 3 hari setelah ditetapkan dct dan paslon pres/wapres s.d. dimulainya masa tenang (23 sept. 2018 s.d. 13 april 2019)

 

Iklan Media Massa Cetak, Elektronik Dan Internet Pasal 276 (2) Jo 275 (1) F,G

Kampanye melalui iklan media masa cetak, media masa elektronik dan internet; rapat umum  dilaks selama 21 hari dan berakhir sd dimulainya hari tenang (24 maret 2019 s.d. 16 april 2019)

 

Hari Tenang Pasal 278 (1)

Masa tenang berlangsung selama 3 hari sebelum hari pemungutan suara (14 – 16 april 2019)

 

Larangan Pada Masa Tenang Pasal 278 (2)

Selama masa tenang dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih utk tdk gunakan hak pilihnya; memilih paslon; memilih parpol peserta pemilu ttt; memilih calon angt legislatif; dan atau Dpd.

 

Semoga Bermanfaat.

 

Penulis         : Rexi

Editor           : Edi

Publisher     : Tahang



from TRIBRATANEWS POLDA KEPRI https://ift.tt/2ESXYPQ
via IFTTT
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Reformasi Birokrasi Polri Dalam Bingkai Kemandirian Dan Profesionalitas

Tribratanews.kepri.polri.go.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah lahir, tumbuh dan berkembang menjadi organisasi kenegaraan seiring dengan sejarah perjalanan negara Republik Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melalu berbagai macam peristiwa, yang tidak hanya menjadi bagian dari sejarah perjalanan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun juga menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia.   Salah satu bagian dari perjalanan sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut adalah pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, yang disertai dengan berbagai macam gaya kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan yang dikemukakan oleh para pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut.   Reformasi yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai suatu kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang berbentuk sebagai masyarakat...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Polda Kepri Selalu Menekan Tindak Pidana Peredaran narkoba di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

Tribratanews.kepri.polri.go.id –  Apa itu Narkoba?  Narkoba adalah obat berbahaya dan telah beredar secara populer di masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Hampir seluruh rakyat Indonesia mengetahui narkoba. Narkoba itu selalu dihindari karena berbahaya dan membuat orang kecanduan. Jika orang telah mengonsumsi narkoba, dan tiba-tiba tidak mengonsumsinya lagi, dia akan merasakan dorongan psikologis yang kuat untuk menkonsumsinya kembali. Terdapat 3 macam narkoba; narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika akan mengakibatkan perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa sakit dan bisa menimbulkan ketergantungan (adiksi). Psikotropika mengubah susunan syaraf pusat sehingga mengganggu mental, dan mengubah perilaku. Zat adiktif berbahaya bagi tubuh karena merupakan zat kimia seperti etanol, inhalansia, tembakau. Peran Polda kepri dalam Memerangi Peredaran Narkoba. Polda Kepulauan riau Selalu melaksanakan sosialisasi, mengadakan pembicaraan tentang b...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ancaman Pidana Bagi Netizen yang Berkomentar Body Shaming

Tribatanews.kepri.polri.go.id – Apakah komentar netizen yang berbau body shaming dapat dipidana? Apakah bisa dikenakan pasal penghinaan terhadap seseorang? Body shaming  adalah bentuk dari tindakan mengejek/menghina dengan mengomentari fisik (bentuk maupun ukuran tubuh) dan penampilan seseorang. Pada dasarnya penghinaan yang dilakukan melalui media sosial merupakan tindak pidana yang pelakunya dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3)  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Menjawab pertanyaan Anda, komentar berbau  body shaming  dapat dijerat dengan pasal penghinaan apabila korban merasa terhina dan melakukan aduan serta pelaku memenuhi seluruh unsur pidana dan telah melalui proses peradilan pidana. Apa ancaman pidana bagi pelaku? P...
Posting Komentar
Baca selengkapnya