Langsung ke konten utama

Penjabaran Tugas Pamatwil (Tingkat Kab/Kota) Pam Pemilu Tahun 2019 Di Wilkum Polres/Ta Jajaran Polda Kepri

Tribratanews.kepri.polri.go.id –  Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah menyiapkan langkah antisipatif terkait dengan penyelenggaraan Pilkada 2018 serta Pilpres 2019.

Langkah antisipatif yang dimaksud adalah strategi yang disusun Polri dalam bentuk satuan tugas (satgas) dan tim.

“Untuk menghadapi Pilkada dan Pilpres, Polri telah menyusun strategi, yakni dengan membentuk Satgas Nusantara, Satgas Anti-Money Politic, Ops Mantap Praja, dan Tim Asistensi.

Begitupun Polda Kepri telah menetapkan penjabaran tugas PAMATWIL (Tingkat Kab/Kota) Pam Pemilu Tahun 2019 Di Willkum Polres/Ta Jajaran Polda Kepri. Apa-apa saja penjabaran tugas Pamatwil tersebut? Berikut ini 23 poin penjabaran tugas Pamatwil yang harus rekan-rekan Personel Polri Polda Kepri Ketahui :

  • Hadir di tempat tugas tepat waktu.
  • Lapor dan berkoordinasi dengan Kapolres/Ta.
  • Segera kuasai data Kab/Kota yang menjadi pengamatan wilayahnya (Indeks Kerawanan Pemilu, Potensi konflik, Kondisi geografis, iklim/cuaca,Tokoh Parpol/Timses, tokoh yang berpengaruh, dsbnya).
  • Memiliki data Pamenwas, anggota Pam TPS, KPPS, PPK, KPU/Bawaslu Kab/Kota, Linmas dan Pengawas Pemilu Independen.
  • Memiliki data Caleg, jumlah pemilih per PPK dan per Kab/Kota.
  • Memberikan AAP kepada Pamenwas dan anggota Pam TPS yang menjadi wilayah pengamatannya.
  • Mengecek kesiapan dan kelengkapan anggota Pam TPS.
  • Mengecek kesiapan pengamanan : tempat penyimpanan logistik Pemilu dan mekanisme pendistribusiannya, kantor KPU, kantor Bawaslu, kantor Disdukcapil dan atau tempat lain yang perlu diamankan.
  • Mengecek/monitoring situasi lapangan secara langsung.
  • Mengecek/monitoring keberadaan dan pelaksanaan tugas Pamenwas di PPK.
  • Monitoring laporan Pamenwas di seluruh wilayah Kab/Kota yang menjadi tanggung jawabnya.
  • Monitoring laporan saat dimulainya pemilihan di TPS (pukul 07.00 WIB) s/d selesai oleh KPPS dan rekapitulasi penghitungan suara di PPK.
  • Monitoring laporan selesai perhitungan suara di TPS dan pergeseran hasil perhitungan suara dari TPS ke PPK.
  • Monitoring laporan selesai perhitungan suara di PPK.
  • Monitoring laporan pergeseran hasil perhitungan suara di PPK ke KPU Kab/Kota.
  • Monitoring dimulainya perhitungan suara di KPU Kab/Kota.
  • Monitoring selesai perhitungan suara di KPU Kab/Kota.
  • Pelaksanaan tugas Pamatwil selesai setelah rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kab/Kota.
  • Lapor dan koordinasikan serta berikan asistensi mencari solusi pada setiap kendala dan kejadian menonjol yang terjadi di lapangan.
  • Laporan Pamatwil dikoordinasikan dengan Kapolres/Ta selaku Kaopsres dan dilaporkan hasilnya kepada Karoops/Karendalops, Dir Polair/Kasatgasda, Wakapolda/Wakaopsda dan Kapolda Kepri/Kaopsda;
  • Pamatwil tingkat Kab/Kota berkoordinasi dengan KPU Kab/Kota.
  • Seluruh pelaksanaan tugas Pamatwil dibawah kendali Kapolres/Ta.
  • Apabila terjadi kontijensi dan atau kasus atensi yang menonjol segera lapor pada kesempatan pertama kepada Kapolda.

Demikian 23 poin penjabaran tugas Pamatwil (Tingkat Kab/Kota) Pam Pemilu Tahun 2019 Di Willkum Polres/Ta Jajaran Polda Kepri untuk dipedomani dan dilaksanakan.

 

Penulis         : Rexi

Editor           : Edi

Publisher     : Tahang



from TRIBRATANEWS POLDA KEPRI https://ift.tt/2SC385V
via IFTTT
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Reformasi Birokrasi Polri Dalam Bingkai Kemandirian Dan Profesionalitas

Tribratanews.kepri.polri.go.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah lahir, tumbuh dan berkembang menjadi organisasi kenegaraan seiring dengan sejarah perjalanan negara Republik Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melalu berbagai macam peristiwa, yang tidak hanya menjadi bagian dari sejarah perjalanan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun juga menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia.   Salah satu bagian dari perjalanan sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut adalah pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, yang disertai dengan berbagai macam gaya kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan yang dikemukakan oleh para pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut.   Reformasi yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai suatu kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang berbentuk sebagai masyarakat...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Polda Kepri Selalu Menekan Tindak Pidana Peredaran narkoba di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

Tribratanews.kepri.polri.go.id –  Apa itu Narkoba?  Narkoba adalah obat berbahaya dan telah beredar secara populer di masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Hampir seluruh rakyat Indonesia mengetahui narkoba. Narkoba itu selalu dihindari karena berbahaya dan membuat orang kecanduan. Jika orang telah mengonsumsi narkoba, dan tiba-tiba tidak mengonsumsinya lagi, dia akan merasakan dorongan psikologis yang kuat untuk menkonsumsinya kembali. Terdapat 3 macam narkoba; narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika akan mengakibatkan perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa sakit dan bisa menimbulkan ketergantungan (adiksi). Psikotropika mengubah susunan syaraf pusat sehingga mengganggu mental, dan mengubah perilaku. Zat adiktif berbahaya bagi tubuh karena merupakan zat kimia seperti etanol, inhalansia, tembakau. Peran Polda kepri dalam Memerangi Peredaran Narkoba. Polda Kepulauan riau Selalu melaksanakan sosialisasi, mengadakan pembicaraan tentang b...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ancaman Pidana Bagi Netizen yang Berkomentar Body Shaming

Tribatanews.kepri.polri.go.id – Apakah komentar netizen yang berbau body shaming dapat dipidana? Apakah bisa dikenakan pasal penghinaan terhadap seseorang? Body shaming  adalah bentuk dari tindakan mengejek/menghina dengan mengomentari fisik (bentuk maupun ukuran tubuh) dan penampilan seseorang. Pada dasarnya penghinaan yang dilakukan melalui media sosial merupakan tindak pidana yang pelakunya dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3)  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Menjawab pertanyaan Anda, komentar berbau  body shaming  dapat dijerat dengan pasal penghinaan apabila korban merasa terhina dan melakukan aduan serta pelaku memenuhi seluruh unsur pidana dan telah melalui proses peradilan pidana. Apa ancaman pidana bagi pelaku? P...
Posting Komentar
Baca selengkapnya