Langsung ke konten utama

Peranan Polri Dalam Penumpasan Pki Dan Serangan Umum 1 Maret 1949 Di Yogyakarta

Tribratanews.kepri.polri.go.id –  Peran Polri Dalam Penumpasan PKI di Madiun Setelah PKI mengumumkan berdirinya pemeirntahan soviet Republik Indonesia tanggal 18 September 1948. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa gerakan PKI Muso di Madiun adalah tidak sah dan harus di tumpas. Dalam realisasi penumpasan PKI, kota Madiun akan di serang dari arah Barat dan dari arah Timur secara serentak.

Sebagai reaksi dari perintah tersebut maka Kepala Polisi Komisariat Jakarta Timur memerintahkan Komandan Mobile Brigade Besar Jawa Timur Komisaris Polisi I Mochamad Jasi membentuk 1 batalyon penumpasan pemberontakan PKI Madiun.

Segala sesuatu yang berkembang dengan oprasi tersebut di koordinasikan dengan Gubernur Militer jawa timur sebagai komandan oprasi di jawa timur, dalam waktu relatif singkat kommandan MBB Jawa Timur dengan wakilnya KP II Soejiptoo Joedo dihardjjo meneruskan pasukan untuk melakukan penumpasan PKI di Madiun dan sekitarnya.

Sekalipun madiun berhasil dikuasi pasukan brigade maupun operasii pasukan brigade berlanjut karena tentara mereka masih ada yang berhasil meloloskan diri dan langsung berjalan kearah selatan. Sasaran yang diduduki adalah Ponorogo. Disitulah tentara merah mulai melakukan aksinya untuk melakukan penangkapan dan penculikan terhadap rakyat yang mendukung Pemerintah RI.

Dalam pengejaran diluar kota Ponorogo Muso berhasil di tembak mati di desa Semanding pada tanggal 31 Okktober 1948.Dengan ditembaknya tokoh—tokoh PKI yang terlibat dalam pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948,, semua pasukan Polisi dialiihkan untuk melawan serangan – serangan Belanda. Karena peranan dari pasukan Mobile Brigade Jawa Timur Cukup Besar di dalam menumpas pemberonakan Pki di Madiun dan sekitarnya. Panglima besar Sudirman memberikan penghargaan atas jasa-jasanya kepada kesatuan tersebut

 

Peranan Polri Dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 Di Yoggyakarta

 

Pasukan Mobrig di Yogyakarta yang terlibat langsung dalam serangan Umum 1 Maret 1949 adalah pasukan Mobrig di Yogyakarta kelompok II di bawah pimpinan PIP II M. Ayatimman. Ditambah 1 regu (dulu brigade) dibawah pimpinan m. Sar jono dari pasukan kelopok II.

Dalam penyerangan sesuai dengan perintah, sebagai tanda pengenal guna memuddahhkan membedakan antara kawan dengan lawan maka semua anggota diharuskan memakai Janur Kuning, dipakai di bagian badan seperti di kepala, dilengan dan sebagainya. Yang mudah kelihatan.

Serangan umum Yogyakarta menghasilkan lebih dari yang diharapka. Pasukan gerilya RI dapat menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam.

Hasiil yang dicapai dari serangan umum itu bersipat ganda baik dibidang politik, psiikologi maupun militer.

1)         Aspek Politis

Dapat mengungkapkan kebohongan Belanda di Forum Internasional PBB dan mengembangkan kepercayaan dan simpati dunia International terhadap Indonesia.

2)          Aspek Psikologis

Berhasilnya serangan umum terhadap yogyakarta. Ibu kota RI yang merupakan Barometer perjuangan rakyat Indonesia, telah memberi dorongan kepada daerah—daerah untuk memperhebat perlawanan mereka terhadap musuh.

3)          Aspek Militer

Ternyata senjata yang paling ampuh untuk mencapai sukses tidak dapat di laksanakan yaitu kerahasiaan dan pendadakan sehingga pasukan musuh tidak.

 

Penulis         : Rexi

Editor           : Edi

Publisher     : Tahang



from TRIBRATANEWS POLDA KEPRI https://ift.tt/2Jtotdf
via IFTTT
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Reformasi Birokrasi Polri Dalam Bingkai Kemandirian Dan Profesionalitas

Tribratanews.kepri.polri.go.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah lahir, tumbuh dan berkembang menjadi organisasi kenegaraan seiring dengan sejarah perjalanan negara Republik Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melalu berbagai macam peristiwa, yang tidak hanya menjadi bagian dari sejarah perjalanan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun juga menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia.   Salah satu bagian dari perjalanan sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut adalah pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, yang disertai dengan berbagai macam gaya kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan yang dikemukakan oleh para pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut.   Reformasi yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai suatu kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang berbentuk sebagai masyarakat...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Polda Kepri Selalu Menekan Tindak Pidana Peredaran narkoba di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

Tribratanews.kepri.polri.go.id –  Apa itu Narkoba?  Narkoba adalah obat berbahaya dan telah beredar secara populer di masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Hampir seluruh rakyat Indonesia mengetahui narkoba. Narkoba itu selalu dihindari karena berbahaya dan membuat orang kecanduan. Jika orang telah mengonsumsi narkoba, dan tiba-tiba tidak mengonsumsinya lagi, dia akan merasakan dorongan psikologis yang kuat untuk menkonsumsinya kembali. Terdapat 3 macam narkoba; narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika akan mengakibatkan perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa sakit dan bisa menimbulkan ketergantungan (adiksi). Psikotropika mengubah susunan syaraf pusat sehingga mengganggu mental, dan mengubah perilaku. Zat adiktif berbahaya bagi tubuh karena merupakan zat kimia seperti etanol, inhalansia, tembakau. Peran Polda kepri dalam Memerangi Peredaran Narkoba. Polda Kepulauan riau Selalu melaksanakan sosialisasi, mengadakan pembicaraan tentang b...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ancaman Pidana Bagi Netizen yang Berkomentar Body Shaming

Tribatanews.kepri.polri.go.id – Apakah komentar netizen yang berbau body shaming dapat dipidana? Apakah bisa dikenakan pasal penghinaan terhadap seseorang? Body shaming  adalah bentuk dari tindakan mengejek/menghina dengan mengomentari fisik (bentuk maupun ukuran tubuh) dan penampilan seseorang. Pada dasarnya penghinaan yang dilakukan melalui media sosial merupakan tindak pidana yang pelakunya dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3)  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Menjawab pertanyaan Anda, komentar berbau  body shaming  dapat dijerat dengan pasal penghinaan apabila korban merasa terhina dan melakukan aduan serta pelaku memenuhi seluruh unsur pidana dan telah melalui proses peradilan pidana. Apa ancaman pidana bagi pelaku? P...
Posting Komentar
Baca selengkapnya