Langsung ke konten utama

Peranan Polri Menghadapi Agresi Militer Belanda

Tribratanews.kepri.polri.go.id – Agresi Militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947.

Dengan terjadinya agresi militer Belanda pertama pembangunan kepolisian terhenti, karena kepolisian negara turut serta dalam usaha pertahanan disamping menunaikan tugasnya sebagai kepolisian. Berdasarkan penetapan dewan pertahanan negara No. 112 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1947 polisi di militerisasikan. Walaupun demikian kewajiban Polisi tetap berlaku.

 

Di ikutsertakannya Polisi ke dalam usulan pertahanan negara, tidak saja didasarkan pada instruksi militerisasi No. 112 tahun 1947 tetapi juga didasarkan kepada pasal 20 dan 25 dan UU keadaan bahasa melalui penetapan dewan pertahanan negara No. 49 tanggal 9 Nopember 1946.

 

Bentrokan dengan Belanda tidak dapat dihindarkan, walaupun perundingan Linggar jati untuk mencari penyelesaian telah berlangsung, dengan kelicikan Belanda mengakibatkan perasaan anti Belanda semakin tebal di kalangan rakyat, sehingga pertempuran degan Belanda semakin meluas di kota-kota di Indonesia.

 

Dengan situasi yang genting, pada tanggal 1 Desember 1947 jawatan kepolisian negara memindahkan kedudukannya ke Yogyakarta maka mulailah disusun kembali jawatan kepolisian negara lengkap dengan bagian-bagiannya dan pimpinan secara darurat di jalankan oleh wakil kepala kepolisian negara R. Soekanto di Candiwulan.

 

  1. Menghadapi Agresi Militer Belanda II

 

Perjanjian renviele ternyata tidak mampu mengakhiri konflik Indonesia – Belanda. Belanda ingin memforsir penyelesaian politik yang tidak kunjung selesai itu dengan kekerasan militer. Akhirnya tentara Belanda mengumumkan bahwa mereka tidak mengakui dan tidak terlibat lagi kepada perjanjian tersebut.

 

Pada tangal 19 Desember 1948 tentara Belanda menyerbu Republik Indonesia yang dimulai dengan menduduki ibu kota Yogyakarta dengan Agresi militer belanda II Presiden dan wakil presiden bersama sejumlah pejabat tinggi pemerintah di tangkap dan diasingkan ke Banka tetapi sementara itu kekuasaan pemerintah Republik Indonesia telah diberikan kepada Mr. Syarifudin Prawita Negara (yang sedang berada di Bukit Tinggi) untuk memimpin suatu pemerintahan darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berkedudukan di Sumatera. Dengan adanya serangan tentara Belanda itu kegiatan-kegiatan yang tadinya hijrah ke daerah republik Indonesiamulai bergerak kembali kedaerah kantong-kantong yang di tinggalkan dan terjadilah pertempuran melawan Belanda dibeberapa tempat seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat.

 

Penulis         : Rexi

Editor           : Edi

Publisher     : Tahang



from TRIBRATANEWS POLDA KEPRI https://ift.tt/2DgxCGb
via IFTTT

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Reformasi Birokrasi Polri Dalam Bingkai Kemandirian Dan Profesionalitas

Tribratanews.kepri.polri.go.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah lahir, tumbuh dan berkembang menjadi organisasi kenegaraan seiring dengan sejarah perjalanan negara Republik Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melalu berbagai macam peristiwa, yang tidak hanya menjadi bagian dari sejarah perjalanan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun juga menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia.   Salah satu bagian dari perjalanan sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut adalah pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, yang disertai dengan berbagai macam gaya kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan yang dikemukakan oleh para pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut.   Reformasi yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai suatu kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang berbentuk sebagai masyarakat...

Polda Kepri Selalu Menekan Tindak Pidana Peredaran narkoba di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

Tribratanews.kepri.polri.go.id –  Apa itu Narkoba?  Narkoba adalah obat berbahaya dan telah beredar secara populer di masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Hampir seluruh rakyat Indonesia mengetahui narkoba. Narkoba itu selalu dihindari karena berbahaya dan membuat orang kecanduan. Jika orang telah mengonsumsi narkoba, dan tiba-tiba tidak mengonsumsinya lagi, dia akan merasakan dorongan psikologis yang kuat untuk menkonsumsinya kembali. Terdapat 3 macam narkoba; narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika akan mengakibatkan perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa sakit dan bisa menimbulkan ketergantungan (adiksi). Psikotropika mengubah susunan syaraf pusat sehingga mengganggu mental, dan mengubah perilaku. Zat adiktif berbahaya bagi tubuh karena merupakan zat kimia seperti etanol, inhalansia, tembakau. Peran Polda kepri dalam Memerangi Peredaran Narkoba. Polda Kepulauan riau Selalu melaksanakan sosialisasi, mengadakan pembicaraan tentang b...

Ancaman Pidana Bagi Netizen yang Berkomentar Body Shaming

Tribatanews.kepri.polri.go.id – Apakah komentar netizen yang berbau body shaming dapat dipidana? Apakah bisa dikenakan pasal penghinaan terhadap seseorang? Body shaming  adalah bentuk dari tindakan mengejek/menghina dengan mengomentari fisik (bentuk maupun ukuran tubuh) dan penampilan seseorang. Pada dasarnya penghinaan yang dilakukan melalui media sosial merupakan tindak pidana yang pelakunya dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3)  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Menjawab pertanyaan Anda, komentar berbau  body shaming  dapat dijerat dengan pasal penghinaan apabila korban merasa terhina dan melakukan aduan serta pelaku memenuhi seluruh unsur pidana dan telah melalui proses peradilan pidana. Apa ancaman pidana bagi pelaku? P...