Langsung ke konten utama

Polri menghadapi Tentara Sekutu

Tribratanews.kepri.polri.go.id –  Kedatangan tentara sekutu di Indonesia pada Bulan September yang bertepatan pula diangkatnya Raden Said Soekamto Tjokradiatmojo diangkat menjadi Kepala Kepolisian Indonesia Pusat berdasarkan  maklumat pemerintah tertanggal 29 September 1945. Pengangangkatan R. Said Soekamto Tjokrodiatmojo sebagai Kepala Kepolisian merupakan titik awal adanya polisi sebagai Polisi Nasional. Prioritasnya adalah mengadakan perubahan yang meliputi Struktur polisi, watak polisi dan falsafah hidup polisi dari struktur lama, baik jaman Belanda maupun Jepang.

 

Hadirnya tentara Sekutu melahirkan musuh lama untuk berhadapan dengan kepolisian RI yang dibantu rakyat, karena ternyata sekutu telah dibonceng NICA (Nederlands Civic Administrasi) dan pasukannya. Adapun tujuan NICA adalah berusaha mengatur pemerintahan Belanda lagi di Indonesia. Dalam kegiatan NICA tersebut secara rahasia di bantu oleh tentara Sekutu. Tindakan tersebut misalnya pimpinan NICA di Timur Besar dan Kalimantan segera memanggil pegawai-pegawai bekas polisi Belanda yag baru keluar dari Interhiran dan diangkat kembali sebagai pegawai polisi Belanda. Begitu juga di daerah lain seperti di kota-kota di Jawa dan Sumatera dengan demikian lahir lagi Algemeene Politic (Polisi umum) Hindia Belanda. Namun mereka hanya di kota-kota saja sedangkan diluar kota masih dikuasai oleh Republik Indonesia.

 

Di Surabaya tentara Sekutu mendarat di Tanjung Perak, Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945, dengan pasukan sejumlah 6.000 tentara yang dipimpin oleh Brigjen A.W.S. Mallaby, pendaratan dilaksanakan pada sore hari dan hampir terjadi bentrokan antara tentara Inggris (Sekutu) dengan BKR dan pemuda yang telah siap menahan pendaratan Inggris tersebut, pertumpahan darah dapat dihindarkan, setelah diadakan pertemuan antara Sekutu yang di wakili oleh Kolonel Pugh dan dari Indonesia di wakili Mustopo.

 

Dalam pertemuan tersebut dapat disepakati tentara Sekutu akan menghentikan pasukannya sampai 8.000 meter terhitung dari garis pesisir tanjung perak, untuk melaksanakan tugasnya. Walaupun telah diadakan perjanjian antara Sekutu dengan pihak Indonesia, namun dari pihak Sekutu mengadakan ultimatum dengan menyebarkan pamflet yang berisikan agar seluruh rakyat Surabaya yang memegang senjata agar menyerahkan kepda Sekutu, bagi yang melanggar diancam hukuman mati, pamflet tersebut menimbulka kemarahan rakyat Surabaya, yang berbuntut pada tanggal 28 Oktober 1945 pukul 16.00 membuka serangan terhadap pasukan Sekutu di Darmo. Dalam pertempuran itu pasukan Polisi Istimewa dikirim ke seluruh medan dengan perlengkapan lapis baja dan senjata water matel mereka memelopori penyerbuan di gedung RRI dll.

 

Dalam konflik Tersebut pihak Inggris terdesak yang akhirnya mengadakan perjanjian antara Indonesia yang di wakili Bung Karno, Bung Hatta dan Amir Syarifudin dengan Mayor Jenderal Hawthourn dari pihak Inggris di Surabaya, dan pada tanggal 30 Oktober 1945 diadakan suatu perjanjian. Begitu pula di kota-kota diluar Jakarta terjadi pertempuran antara tantara Sekutu dan Polisi Republik Indonesia

 

Penulis         : Rexi

Editor           : Edi

Publisher     : Tahang



from TRIBRATANEWS POLDA KEPRI https://ift.tt/2DeY8iX
via IFTTT
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Reformasi Birokrasi Polri Dalam Bingkai Kemandirian Dan Profesionalitas

Tribratanews.kepri.polri.go.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah lahir, tumbuh dan berkembang menjadi organisasi kenegaraan seiring dengan sejarah perjalanan negara Republik Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melalu berbagai macam peristiwa, yang tidak hanya menjadi bagian dari sejarah perjalanan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun juga menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia.   Salah satu bagian dari perjalanan sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut adalah pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, yang disertai dengan berbagai macam gaya kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan yang dikemukakan oleh para pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut.   Reformasi yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai suatu kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang berbentuk sebagai masyarakat...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Polda Kepri Selalu Menekan Tindak Pidana Peredaran narkoba di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

Tribratanews.kepri.polri.go.id –  Apa itu Narkoba?  Narkoba adalah obat berbahaya dan telah beredar secara populer di masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Hampir seluruh rakyat Indonesia mengetahui narkoba. Narkoba itu selalu dihindari karena berbahaya dan membuat orang kecanduan. Jika orang telah mengonsumsi narkoba, dan tiba-tiba tidak mengonsumsinya lagi, dia akan merasakan dorongan psikologis yang kuat untuk menkonsumsinya kembali. Terdapat 3 macam narkoba; narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika akan mengakibatkan perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa sakit dan bisa menimbulkan ketergantungan (adiksi). Psikotropika mengubah susunan syaraf pusat sehingga mengganggu mental, dan mengubah perilaku. Zat adiktif berbahaya bagi tubuh karena merupakan zat kimia seperti etanol, inhalansia, tembakau. Peran Polda kepri dalam Memerangi Peredaran Narkoba. Polda Kepulauan riau Selalu melaksanakan sosialisasi, mengadakan pembicaraan tentang b...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ancaman Pidana Bagi Netizen yang Berkomentar Body Shaming

Tribatanews.kepri.polri.go.id – Apakah komentar netizen yang berbau body shaming dapat dipidana? Apakah bisa dikenakan pasal penghinaan terhadap seseorang? Body shaming  adalah bentuk dari tindakan mengejek/menghina dengan mengomentari fisik (bentuk maupun ukuran tubuh) dan penampilan seseorang. Pada dasarnya penghinaan yang dilakukan melalui media sosial merupakan tindak pidana yang pelakunya dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3)  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Menjawab pertanyaan Anda, komentar berbau  body shaming  dapat dijerat dengan pasal penghinaan apabila korban merasa terhina dan melakukan aduan serta pelaku memenuhi seluruh unsur pidana dan telah melalui proses peradilan pidana. Apa ancaman pidana bagi pelaku? P...
Posting Komentar
Baca selengkapnya