Langsung ke konten utama

Potensi Tp. Pemilu Dalam Masa Kampanye Poin 1 – 6

Tribratanews.kepri.polri.go.id –  Berikut dibawah ini Potensi Tp. Pemilu Dalam Masa Kampanye Poin 1 – 6 :

Jenis – Jenis Pidana Dan Uraiannya

 

  • Buat Keputusan / Tindakan (Pasal 490, 546, 547)

 

Setiap kades membuat keputusan dan/atau Melakukan tindakan yang untungkan atau Merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa Kampanye (pasal 490)

 

Setiap anggota kpu, kpu provinsi, kpu kabupaten/ Kota, ppk, pps, dan/atau ppln yang dengan sengaja Membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan Yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta pemilu dalam masa kampanye (pasal 546)

 

Setiap pejabat negara yang dengan sengaja Membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan Yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta pemilu dalam masa kampanye (pasal 547)

 

  • Mengganggu kampanye (Pasal 491)

 

Setiap orang mengacaukan, menghalangi, atau Mengganggu jalannya kampanye pemilu

 

  • Kampanye diluar jadwal (Pasal 492)

 

Setiap orang melakukan kampanye pemilu di luarJadwal yang telah ditetapkan oleh kpu, kpu provinsi, Dan kpu kabupaten/kota untuk setiap peserta pemilu Untuk iklan media cetak, media massa elektronik Dan internet dilaksanakan selama 21 hr

 

  • Larangan Kampanye (Pasal 521, 493, 494, 522)

 

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan Pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana Dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) (pasal 521)

 

Pelaksana dan/atau tim kampanye pemilu yang Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 280 ayat (2) (pasal 493)

 

Asn, tni, polri, kades, perangkat desa dan/atau bpd Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) è ikut serta sebagai pelaksana Dan/atau tim kampanye pemilu (pasal 494)

 

Ketua/wakil ketua/ketua muda/hakim agung/hakim Konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/wakil ketua dan/atau anggota badan Pemeriksa keuangan, gubernur, deputi gubernur Senior, dan/atau deputi gubernur bank indonesia Serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/ Atau karyawan badan usaha milik negara/badan Usaha milik daerah yang melanggar sebagaimana Dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) è ikut serta Sebagai pelaksana dan/atau tim kampanye pemilu (pasal 522)

 

  • Terganggunya Pelaksanaan Kampanye Pemilu (Pasal 495)

 

Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye Dengan sengaja mengakibatkan terganggunya Pelaksanaan kampanye pemilu di tingkat kelurahan/ Desa (pasal 495 (1)) sda karena lalainya (pasal 495 (2))

 

  • Keterangan Tidak Benar Dalam Laporan Dana Kampanye Pemilu (Pasal 496, 497)

 

Peserta pemilu memberikan keterangan tidak benar Dalam laporan dana kampanye pemilu è pasal 334 Ayat (1), ayat (2), dan/atan ayat (3) serta pasal 335 Ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3); (pasal 496) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan Keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye (pasal 497)

 

Penulis         : Rexi

Editor           : Edi

Publisher     : Tahang



from TRIBRATANEWS POLDA KEPRI https://ift.tt/2ACeeAK
via IFTTT
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Reformasi Birokrasi Polri Dalam Bingkai Kemandirian Dan Profesionalitas

Tribratanews.kepri.polri.go.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah lahir, tumbuh dan berkembang menjadi organisasi kenegaraan seiring dengan sejarah perjalanan negara Republik Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melalu berbagai macam peristiwa, yang tidak hanya menjadi bagian dari sejarah perjalanan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun juga menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia.   Salah satu bagian dari perjalanan sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut adalah pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, yang disertai dengan berbagai macam gaya kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan yang dikemukakan oleh para pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut.   Reformasi yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai suatu kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang berbentuk sebagai masyarakat...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Polda Kepri Selalu Menekan Tindak Pidana Peredaran narkoba di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

Tribratanews.kepri.polri.go.id –  Apa itu Narkoba?  Narkoba adalah obat berbahaya dan telah beredar secara populer di masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Hampir seluruh rakyat Indonesia mengetahui narkoba. Narkoba itu selalu dihindari karena berbahaya dan membuat orang kecanduan. Jika orang telah mengonsumsi narkoba, dan tiba-tiba tidak mengonsumsinya lagi, dia akan merasakan dorongan psikologis yang kuat untuk menkonsumsinya kembali. Terdapat 3 macam narkoba; narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika akan mengakibatkan perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa sakit dan bisa menimbulkan ketergantungan (adiksi). Psikotropika mengubah susunan syaraf pusat sehingga mengganggu mental, dan mengubah perilaku. Zat adiktif berbahaya bagi tubuh karena merupakan zat kimia seperti etanol, inhalansia, tembakau. Peran Polda kepri dalam Memerangi Peredaran Narkoba. Polda Kepulauan riau Selalu melaksanakan sosialisasi, mengadakan pembicaraan tentang b...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ancaman Pidana Bagi Netizen yang Berkomentar Body Shaming

Tribatanews.kepri.polri.go.id – Apakah komentar netizen yang berbau body shaming dapat dipidana? Apakah bisa dikenakan pasal penghinaan terhadap seseorang? Body shaming  adalah bentuk dari tindakan mengejek/menghina dengan mengomentari fisik (bentuk maupun ukuran tubuh) dan penampilan seseorang. Pada dasarnya penghinaan yang dilakukan melalui media sosial merupakan tindak pidana yang pelakunya dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3)  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Menjawab pertanyaan Anda, komentar berbau  body shaming  dapat dijerat dengan pasal penghinaan apabila korban merasa terhina dan melakukan aduan serta pelaku memenuhi seluruh unsur pidana dan telah melalui proses peradilan pidana. Apa ancaman pidana bagi pelaku? P...
Posting Komentar
Baca selengkapnya