Langsung ke konten utama

Potensi Tp. Pemilu Dalam Masa Kampanye Poin 7 -13

Tribratanews.kepri.polri.go.id – Batasan sumbangan dana kampanye (Pasal 525, 526)

Setiap orang, kelompok, perusahan, dan/atau badan Usaha non pemerintah yang memberikan dana Kampanye pemilu melebihi batas yang ditentukan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 327 ayat (1) dan Pasal 331 ayat (1) :

 

  • Perorangan tidak boleh melebihi rp. 2.500.000.000, – (dua milyar lima ratus juta rupiah)

 

  • Kelompok, perusahan, dan/atau badan usaha nonpemerintah tidak boleh melebihi rp. 25.000.000.000, – (dua puluh lima milyar rupiah) (pasal 525 (1)) setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan danakampanye pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 333 ayat (1) (pasal 526 (1))

 

  • Dana kampanye dari sumber terlarang (Pasal 527, 528, 548)

 

Peserta pemilu yang terbukti menerima sumbangan Dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1)

 

  • Dilarang menerima sumbangan dana kampanye pemilu yang berasal dari:
  1. Pihak asing;
  2. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
  3. Hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetlp dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;
  4. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik,. Negara, dan badan usaha milik daerah; atau
  5. Pemerintah desa dan badan usaha milik desa (pasal 527)

 

Peserta pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 339 ayat (2) dan tidak melaporkan kepada kpu dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara (pasal 528 (1))

 

Pelaksana dan tim kampanye yang menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang dan/atau tidak melaporkan dan/ atau tidak menyetorkan ke kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 339 ayat (2) (pasal 258 (2))

Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (bumd), pemerintah desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 339 ayat (4), (pasal 548)

 

  • Money Politics (Pasal 523)

 

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j

  •  Tidak Menindaklanjuti Temuan Dan/ Atau Laporan Pelanggaran Pemilu (Pasal 523)

 

Setiap anggota bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/ kota, panwaslu kecamatan, dan/ atau panwaslu kelurahan/desa/panwaslu ln/pengawas tps yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/ atau laporan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh anggota kpu, kpu provinsi, kpu kabupaten/kota, ppk, pps/ppln, dan/atau kpps/kppsln dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu

  •  Mengakibatkan Terganggunya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu (Pasal 550)

 

Setiap pelaksana atau peserta kampanye yang terbukti dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu

  •  Kpu Karena Melakukan Tindak Pidana Pemilu (Pasal 524(2))

 

Anggota kpu, kpu provinsi, kpu kabupaten/kota, sekretaris jenderal kpu, pegawai sekretariat jenderal kpu, sekretaris kpu provinsi, pegawai sekretariat kpu provinsi, sekretaris kpu kabupaten/kota, dan/atau pegawai sekretariat kpu kabupaten/kota yang terbukti karena kelalaiannya melakukan tindak pidana pemilu dalam pelaksanaan kampanye pemilu

 

Kpu Karena Melakukan Tindak Pidana Pemilu (Pasal 524(1))

 

Anggota kpu, kpu provinsi, kpu kabupaten/kota, sekretaris jenderal kpu, pegawai sekretariat jenderal kpu, sekretaris kpu provinsi, pegawai sekretariat kpu provinsi, sekretaris kpu kabupaten/kota, dan/atau pegawai sekretariat kpu kabupaten/kota yang terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana pemilu dalam pelaksanaan kampanye pemilu

  •  Pemberatan (Pasal 554)

 

Dalam hal penyelenggara pemilu melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 488, pasal 491, pasal 492, pasal 500, pasal 504, pasal 509, pasal 510, pasal 511, pasal 518, pasal 520, pasal 523, pasal 525 ayat (l), pasal 526 ayat (1), pasal 531, pasal 532, pasal 533, pasal 534, pasal 535, dan pasal 536 554.

 

Penulis         : Rexi

Editor           : Edi

Publisher     : Tahang



from TRIBRATANEWS POLDA KEPRI https://ift.tt/2Q9nGRi
via IFTTT
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Reformasi Birokrasi Polri Dalam Bingkai Kemandirian Dan Profesionalitas

Tribratanews.kepri.polri.go.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah lahir, tumbuh dan berkembang menjadi organisasi kenegaraan seiring dengan sejarah perjalanan negara Republik Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melalu berbagai macam peristiwa, yang tidak hanya menjadi bagian dari sejarah perjalanan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun juga menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia.   Salah satu bagian dari perjalanan sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut adalah pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, yang disertai dengan berbagai macam gaya kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan yang dikemukakan oleh para pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut.   Reformasi yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai suatu kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang berbentuk sebagai masyarakat...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Polda Kepri Selalu Menekan Tindak Pidana Peredaran narkoba di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

Tribratanews.kepri.polri.go.id –  Apa itu Narkoba?  Narkoba adalah obat berbahaya dan telah beredar secara populer di masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Hampir seluruh rakyat Indonesia mengetahui narkoba. Narkoba itu selalu dihindari karena berbahaya dan membuat orang kecanduan. Jika orang telah mengonsumsi narkoba, dan tiba-tiba tidak mengonsumsinya lagi, dia akan merasakan dorongan psikologis yang kuat untuk menkonsumsinya kembali. Terdapat 3 macam narkoba; narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika akan mengakibatkan perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa sakit dan bisa menimbulkan ketergantungan (adiksi). Psikotropika mengubah susunan syaraf pusat sehingga mengganggu mental, dan mengubah perilaku. Zat adiktif berbahaya bagi tubuh karena merupakan zat kimia seperti etanol, inhalansia, tembakau. Peran Polda kepri dalam Memerangi Peredaran Narkoba. Polda Kepulauan riau Selalu melaksanakan sosialisasi, mengadakan pembicaraan tentang b...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ancaman Pidana Bagi Netizen yang Berkomentar Body Shaming

Tribatanews.kepri.polri.go.id – Apakah komentar netizen yang berbau body shaming dapat dipidana? Apakah bisa dikenakan pasal penghinaan terhadap seseorang? Body shaming  adalah bentuk dari tindakan mengejek/menghina dengan mengomentari fisik (bentuk maupun ukuran tubuh) dan penampilan seseorang. Pada dasarnya penghinaan yang dilakukan melalui media sosial merupakan tindak pidana yang pelakunya dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3)  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Menjawab pertanyaan Anda, komentar berbau  body shaming  dapat dijerat dengan pasal penghinaan apabila korban merasa terhina dan melakukan aduan serta pelaku memenuhi seluruh unsur pidana dan telah melalui proses peradilan pidana. Apa ancaman pidana bagi pelaku? P...
Posting Komentar
Baca selengkapnya