Langsung ke konten utama

Perbandingan Hukum Pidana (Penerapan Asas Legalitas dan Asas Retroaktif)

Tribratanews.kepri.polri.go.id –  A.Pasal 2 ayat (1) KUHP Polandia, berbunyi : “If at the time of adjudication the law in force is other than in force at the time of the commision of the offence, the new shall apply, however, the former law should be applied if it more lenient in the prepetrator.”

Jelaskan :

Pasal tersebut menyatakan bahwa “apabila pada saat keputusan pengadilan, undang-undang yang berlaku adalah lain daripada yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan, maka undang-undang baru akan diterapkan, akan tetapi undang-undang terdahulu/lama harus diterapkan, apabila lebih ringan bagi pelaku. Pasal tersebut kemudian dilanjutkan dengan batasan mengenai undang-undang yang baru, dimana dalam ayat (2) dikatakan bahwa : “If according to the law the act referred to in a sentence is no longer prohibited under threat of penalty, the sentence shall be expunged by operation of law.” Ayat (2) tersebut mengandung pengertian bahwa apabila menurut undang-undang yang baru, perbuatan yang ditunjuk/diancam pidana itu tidak lagi dilarang dengan ancaman pidana, pemidanaan itu akan dihapuskan dengan berlakunya undang-undang.

Artinya, dalam hal undang-undang baru tetap menyatakan perbuatan yang diatur sebagai perbuatan yang dapat dipidana, maka undang-undang baru yang harus dinyatakan berlaku. Namun, jika undang-undang lama lebih meringankan bagi terdakwa, maka undang-undang yang lama yang harus diberlakukan. Selanjutnya, dalam hal perbuatan menurut undang-undang lama tidak lagi merupakan tindak pidana menurut undang-undang baru, maka pidana menurut undang-undang lama dihapus dan berlaku undang-undang baru.

Jika dicermati, ketentuan mengenai perubahan dalam undang-undang ini serupa dengan ketentuan pada Pasal 1 ayat (2) KUHP Indonesia yang berbunyi : “Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.” Ayat diatas sejatinya merupakan wujud penerapan asas Retroaktif, dimana ayat tersebut merupakan ‘pengecualian’ dari penerapan asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Perbandingan antara Pasal 2 ayat (1) KUHP Polandia dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP Indonesia adalah terletak pada substansi penerapan asas retroaktif itu sendiri. Dalam KUHP Polandia tersebut terdapat suatu penegasan bahwa pada prinsipnya undang-undang baru yang harus didahulukan atau yang dinyatakan berlaku, jadi tidak ada perbedaan antara undang-undang yang lama dan undang yang baru, di sini berlaku asas lex posterior derogat legi priori yang berarti (UU pada tingkatan yang sama) maka peraturan-peraturan yang ditetapkan kemudian (peraturan yang baru) mendesak peraturan yang terdahulu. Sedangkan dalam pasal 1 ayat (2) KUHP Indonesia merupakan pengaturan hukum yang berlaku dalam masa transisi dalam hal adanya perubahan perundang-undangan, di mana yang akan diberlakukan adalah yang menguntungkan bagi terdakwa. Jadi yang diberlakukan ketika terjadi perubahan undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang lama ataupun peraturan perundang-undangan yang baru apabila hal tersebut menguntungkan bagi terdakwa.

  1. Pasal 1 ayat (3) KUHP Korea, berbunyi :

“Where a statue is changed after a sentence imposed under it upon a criminal conduct has become final, with the effect that such conduct no longer constitutes a crime, the execution of the punishment shall be remitted.”

Jelaskan :

Pasal tersebut merupakan penerapan asas Legalitas dalam hukum Pidana, dimana perubahan undang-undang diterapkan setelah adanya putusan Pengadilan yang bersifat incrahct (berkekuatan hukum tetap). Jika pada undang-undang yang baru perbuatan yang telah dijatuhi pidana berdasarkan undang-undang lama tidak lagi merupakan tindak pidana, maka pelaksanaan pidana itu dihapuskan. Artinya, ketika seseorang melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang kemudian diputus bersalah dalam pengadilan (lalu menjalani masa hukuman), kemudian keluar undang-undang baru yang menyebutkan bahwa perbuatan orang tersebut bukanlah sebuah tindak pidana, maka masa hukuman dapat dibatalkan (dibebaskan dari masa hukuman).

Ketentuan ini tidak terdapat dalam KUHP Indonesia, Pasal 1 ayat (2) KUHP Indonesia yang mengatur mengenai perubahan undang-undang (asas retroaktif) hanya menekankan pada pemberlakuan undang-undang antara yang baru dengan yang lama (pada perbuatan yang sama), harus dilihat pada sanksi yang mengancam perbuatan tersebut, yang lebih meringankan terdakwa adalah yang digunakan. Artinya, ketika suatu perbuatan pidana telah diputus dimuka Pengadilan dan dinyatakan bersalah (berkekuatan hukum tetap), kemudian lahir undang-undang baru yang menyatakan perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana, maka eksekusi terhadap terdakwa tetap berjalan.

Penulis : Rexi

Editor : Tahang

Publish : Tahang



from TRIBRATANEWS POLDA KEPRI https://ift.tt/2FMKNRd
via IFTTT
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Reformasi Birokrasi Polri Dalam Bingkai Kemandirian Dan Profesionalitas

Tribratanews.kepri.polri.go.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah lahir, tumbuh dan berkembang menjadi organisasi kenegaraan seiring dengan sejarah perjalanan negara Republik Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melalu berbagai macam peristiwa, yang tidak hanya menjadi bagian dari sejarah perjalanan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun juga menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia.   Salah satu bagian dari perjalanan sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut adalah pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, yang disertai dengan berbagai macam gaya kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan yang dikemukakan oleh para pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut.   Reformasi yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai suatu kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang berbentuk sebagai masyarakat...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Polda Kepri Selalu Menekan Tindak Pidana Peredaran narkoba di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

Tribratanews.kepri.polri.go.id –  Apa itu Narkoba?  Narkoba adalah obat berbahaya dan telah beredar secara populer di masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Hampir seluruh rakyat Indonesia mengetahui narkoba. Narkoba itu selalu dihindari karena berbahaya dan membuat orang kecanduan. Jika orang telah mengonsumsi narkoba, dan tiba-tiba tidak mengonsumsinya lagi, dia akan merasakan dorongan psikologis yang kuat untuk menkonsumsinya kembali. Terdapat 3 macam narkoba; narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika akan mengakibatkan perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa sakit dan bisa menimbulkan ketergantungan (adiksi). Psikotropika mengubah susunan syaraf pusat sehingga mengganggu mental, dan mengubah perilaku. Zat adiktif berbahaya bagi tubuh karena merupakan zat kimia seperti etanol, inhalansia, tembakau. Peran Polda kepri dalam Memerangi Peredaran Narkoba. Polda Kepulauan riau Selalu melaksanakan sosialisasi, mengadakan pembicaraan tentang b...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ancaman Pidana Bagi Netizen yang Berkomentar Body Shaming

Tribatanews.kepri.polri.go.id – Apakah komentar netizen yang berbau body shaming dapat dipidana? Apakah bisa dikenakan pasal penghinaan terhadap seseorang? Body shaming  adalah bentuk dari tindakan mengejek/menghina dengan mengomentari fisik (bentuk maupun ukuran tubuh) dan penampilan seseorang. Pada dasarnya penghinaan yang dilakukan melalui media sosial merupakan tindak pidana yang pelakunya dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3)  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Menjawab pertanyaan Anda, komentar berbau  body shaming  dapat dijerat dengan pasal penghinaan apabila korban merasa terhina dan melakukan aduan serta pelaku memenuhi seluruh unsur pidana dan telah melalui proses peradilan pidana. Apa ancaman pidana bagi pelaku? P...
Posting Komentar
Baca selengkapnya