Langsung ke konten utama

Rapat Koordinas Evaluasi UPP, Ini Pesan Kapolda Kepri

Tribratanews.kepri.polri.go.id – Wakapolda beserta pejabat utama Polda Kepri menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Analisa Evaluasi (Anev) Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Prov. Kepri T.A. 2018 yang dilaksanakan di Hotel Best Western Panbil Batam, Kamis (29/11/18).

Selain dihadiri oleh pejabat utama Polda Kepri, turut hadir Perwakilan Gubernur Kepri, Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri, Ketua UPP Saber Pungli Prov. Kepri dan anggota UPP Provinsi Kepri hingga Kabupaten.

Sambutan Kapolda yang dalam hal ini diwakili Irwasda Polda Kepri Kombes Pol. Purwo Lelono, SIK., MM., menyampaikan maksud kegiatan ini guna mengevaluasi kinerja dalam UPP Saber Pungli selama kurang lebih 1 tahun ini, sehingga dapat dijadikan perbaikan dalam melaksanakan kegiatan yang lebih baik ditahun 2019 nantinya.

“Hendaknya momentum ini dijadikan sebagai pengabdian serta berperan aktif dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan bebas dari KKN,” tutur Irwasda Polda Kepri.

Irwasda Polda Kepri juga mengungkap bahwa  UPP Prov. Kepri serta Kabupaten dan Kota telah berupaya melaksanakan tugas ini yang terbukti selama tahun 2018 ini telah melakukan sosialisasi sebanyak 1.703 kali dan penindakan sebanyak 21 OTT dengan 38 tersangka.

“Terus maksimalkan kegiatan pencegahan seperti sosialisasi dibeberapa instansi serta komponen masyarakat khususnya kepada lembaga pemerintah/instansi demi terwujudnya pelayanan publik yang bersih dari pungli,” jelasnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyematan baju rompi Saber Pungli Provinsi Kepri dan foto bersama.



from TRIBRATANEWS POLDA KEPRI https://ift.tt/2TXLBFC
via IFTTT

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Reformasi Birokrasi Polri Dalam Bingkai Kemandirian Dan Profesionalitas

Tribratanews.kepri.polri.go.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah lahir, tumbuh dan berkembang menjadi organisasi kenegaraan seiring dengan sejarah perjalanan negara Republik Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melalu berbagai macam peristiwa, yang tidak hanya menjadi bagian dari sejarah perjalanan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun juga menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia.   Salah satu bagian dari perjalanan sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut adalah pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, yang disertai dengan berbagai macam gaya kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan yang dikemukakan oleh para pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut.   Reformasi yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai suatu kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang berbentuk sebagai masyarakat...

Polda Kepri Selalu Menekan Tindak Pidana Peredaran narkoba di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

Tribratanews.kepri.polri.go.id –  Apa itu Narkoba?  Narkoba adalah obat berbahaya dan telah beredar secara populer di masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Hampir seluruh rakyat Indonesia mengetahui narkoba. Narkoba itu selalu dihindari karena berbahaya dan membuat orang kecanduan. Jika orang telah mengonsumsi narkoba, dan tiba-tiba tidak mengonsumsinya lagi, dia akan merasakan dorongan psikologis yang kuat untuk menkonsumsinya kembali. Terdapat 3 macam narkoba; narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika akan mengakibatkan perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa sakit dan bisa menimbulkan ketergantungan (adiksi). Psikotropika mengubah susunan syaraf pusat sehingga mengganggu mental, dan mengubah perilaku. Zat adiktif berbahaya bagi tubuh karena merupakan zat kimia seperti etanol, inhalansia, tembakau. Peran Polda kepri dalam Memerangi Peredaran Narkoba. Polda Kepulauan riau Selalu melaksanakan sosialisasi, mengadakan pembicaraan tentang b...

Ancaman Pidana Bagi Netizen yang Berkomentar Body Shaming

Tribatanews.kepri.polri.go.id – Apakah komentar netizen yang berbau body shaming dapat dipidana? Apakah bisa dikenakan pasal penghinaan terhadap seseorang? Body shaming  adalah bentuk dari tindakan mengejek/menghina dengan mengomentari fisik (bentuk maupun ukuran tubuh) dan penampilan seseorang. Pada dasarnya penghinaan yang dilakukan melalui media sosial merupakan tindak pidana yang pelakunya dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3)  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Menjawab pertanyaan Anda, komentar berbau  body shaming  dapat dijerat dengan pasal penghinaan apabila korban merasa terhina dan melakukan aduan serta pelaku memenuhi seluruh unsur pidana dan telah melalui proses peradilan pidana. Apa ancaman pidana bagi pelaku? P...